Tugas dan Fungsi

 

BAGIAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI 
Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan kementerian dan pemerintahan daerah.

Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi, menyelenggarakan fungsi:

 

  1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian dan pemerintahan daerah;
  2. Penyiapan bahan pembinaan umum dan fasilitasi pelaksanaan serta pengembangan program reformasi birokrasi di lingkungan kementerian dan pemerintahan daerah;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan kementerian dan pemerintahan daerah; dan
  4. Fasilitasi pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian dan pemerintahan daerah. 


Subbagian Fasilitasi Penyusunan Program, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan dan pengembangan program reformasi birokrasi di lingkungan kementerian dan pemerintahan daerah.

Subbagian Monitoring dan Evaluasi I, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah,  pemerintahan daerah wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua.

Subbagian Monitoring dan Evaluasi II, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan IPDN, pemerintahan daerah wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua Barat.

Sumber:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri