Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan, yaitu:
 

  1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter;
  2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
  3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi: antar kelompok pendapatan, antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.


Dimensi-dimensi pembangunan dimaksud hanya dapat diwujudkan pelaksanaannya jika didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik.

Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik pula.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri pada periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015-2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5259 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemendagri 2015-2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-57 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Masing-masing Satuan Kerja di Lingkungan Kemendagri, merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya.

Secara Umum, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017, dapat disampaikan sebagai berikut:

  1. Pada Tahun 2017, Tim RB Kemendagri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-2524 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan seluruh Agenda Kerja Prioritas RB Kemendagri Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5259 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemendagri 2015-2019 dan telah di evaluasi oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB. 
  2. Evaluasi Pelaksanaan RB di lingkungan Kemendagri Tahun 2017 telah dilaksanakan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB yang dipimpin oleh Bapak Ronald Andrea Annas, selaku Ketua Tim Evaluator dan selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I KemenPANRB, mulai bulan September s.d. Desember 2017. 
  3. Kemendagri telah mengirimkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5341/SJ, Tanggal 12 Oktober 2017, Hal Penyampaian Evidence Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5376/SJ, Tanggal 16 Oktober 2017, Hal Penyampaian Evidence RB Kemendagri Tahun 2017 sebagai tindaklanjut Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB Nomor B/25/RB.04/2017, Tanggal 7 September 2017, Hal Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2017 dan Surat Deputi KemenPANRB Nomor B/21/AA.04/2017, Tanggal 7 September 2017, Hal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017.
  4. Pemenuhan kekurangan Evidence RB Kemendagri Tahun 2017 juga telah disampaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri PANRB Nomor 061/9299/SJ, Tanggal 19 Desember 2017, Hal Penyampaian Dokumen Evidence Tambahan RB Kemendagri Tahun 2017. 


Selain Kemendagri telah melaksanakan Berbagai Rencana Aksi Program/Kegiatan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2017 yang lalu, bersama ini juga dapat kami sampaikan Capaian Strategis/Kinerja Strategis Kemendagri sesuai Nawa Cita Jokowi-JK dalam kurun waktu 2014-2017, antara lain:

A. Program Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa, dengan capaian:

  1. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan penurunan peristiwa gangguan/konflik dalam negeri yang dilatar belakangi ideologi, radikal, isu separatisme, dan sumber daya ekonomi dari 83 gangguan/konflik dalam negeri ke 49 gangguan/konflik dalam negeri pada Tahun 2017, melalui optimalisasi peran Parpol dan Ormas, Pemberdayaan forum dialog publik di daerah (FKDM, FKUB, FPK, dan PPWK) dan Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai deteksi dini dan fasilitator penanganan konflik;
  2. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah bermitra dengan 1.755 Ormas dalam rangka pendidikan politik dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat; 
  3. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan pelibatan Ormas untuk mencegah radikalisme dan mengembangkan kesetaraan dalam berpolitik bagi kelompok perempuan, penyandang difabel, dan kaum marjinal; 
  4. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan Penguatan Sistem Presidensial dan Kelembagaan Partai Politik; 
  5. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan penyederhanaan, penyelarasan, dan penggabungan 3 (tiga) Undang-Undang bidang politik yang mengatur penyelenggaraan pemilu;
  6. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan penyelesaian seleksi dan pelantikan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) tepat waktu; 
  7. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan penyiapan data agregat kependudukan untuk data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 dan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019;
  8. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah membentuk dan menugaskan IPDN sebagai Kampus Pendidikan Revolusi Mental;
  9. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah mengembangkan Standar Kompetensi dan Diklat Aparatur Pelopor Revolusi Mental bagi ASN oleh BPSDM; dan
  10. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah mendidik 5.877 orang Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM) sebagai motor gerakan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Mandiri dan Bersatu.


B. Program Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah, dengan capaian:

  1.  Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan Percepatan Penyelesaian Segmen Batas Antar Daerah (total 977 Segmen) dan 355 Segmen dalam proses tahapan penyelesaian, melalui pelibatan Provinsi melalui Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah, Penggunaan Metode Kartometrik untuk daerah yang sulit dijangkau dan disurvei dan fasilitasi penyelesaian perselisihan segmen batas antar Kab/Kota oleh Gubernur dari semula 6 bulan menjadi 30 hari kerja; 
  2. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan Pembinaan dan Pengawasan untuk Perbaikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan telah terbentuk 531 PTSP Daerah melalui penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempersingkat waktu layanan, layanan secara elektronik, integrasi layanan dan mendorong pelimpahan wewenang Bupati/Walikota kepada PTSP dan Camat;
  3. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait dengan dukungan percepatan kebijakan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah, melalui penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan bagi MBR dari 33 menjadi 11 izin dan percepatan waktu perizinan dari 981 menjadi 44 hari kerja;
  4. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait dengan efektifitas kebijakan subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga, melalui pelayanan pengaduan subsidi tarif listrik berbasis web, serta pengelolaan tidak lanjut pengaduan masyarakat; dan
  5. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait dengan penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat seluas 7.287,52 Ha di 48 Kab/Kota percontohan, melalui konservasi lahan tidak produkif melibatkan 7.937 petani, serta pengembangan model penanganan lahan kritis.


C. Program Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dengan capaian:

  1. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah memfasilitasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 di  101 daerah dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 75,68%. Dukungan Kemendagri dalam Pilkada Serentak dalam bentuk sinkronisasi Data Kependudukan, fasilitasi dukungan APBD, keamanan dan ketertiban umum, dan pemantauan atau evaluasi Pelaksanaan Pilkada melalui Pembentukan Desk Pilkada;
  2. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), melalui pemetaan kapasitas daerah, mengembangkan inovasi daerah, mendorong pemanfaatan teknologi informasi (e-government) dan terdapat 5 Provinsi, 150 Kabupaten dan 48 Kota yang berkinerja “sangat tinggi”;
  3. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan pembatalan 3.143 Peraturan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari 1.765 Perda/Perkada Provinsi, 1.267 Perda/Perkada Kabupaten/ Kota dan 111 Permendagri, melalui pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah, pengembangan sistem elektronik Perda (e-Perda), proses konsultasi Perda, dan fasilitasi serta registrasi Perda;
  4. Sedangkan pada awal Tahun 2018 ini, sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 5 Januari 2018 di Istana Negara, Kemendagri telah membatalkan/menghapus 50 (lima puluh) Permendagri yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tumpang tindih, menghambat perijinan, tidak efektif dan tidak efisien, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Tata Ruang serta Bidang Perekonomian Tahap I;
  5. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan pembinaan dan pengawasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga kualitas administrasi semakin baik dalam mengelola Keuangan Daerah dan LKPD berdasarkan opini WTP BPK RI semakin baik yaitu di 92% Provinsi dan 73% Kabupaten/Kota, melalui evaluasi Perda APBD secara tepat waktu (paling lambat 15 hari kerja), penerapan e-Budgeting, penerapan e-Reporting, dan Penerapan Sitem Akuntansi Berbasis Akrual;
  6. Pada Tahun 2017, bersama KPK, Bappenas, dan KSP, Kemendagri telah melaksanakan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegarahan (Korsupgah) Korupsi sebagai Koordinator dan Evaluator Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Sesuai Inpres Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dengan fokus pada pengadaan barang dan jasa, integrasi perizinan, hibah dan bansos, serta penegakan hukum; dan
  7. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan evaluasi Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, melalui restrukturisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, kapasitas Fiskal daerah, dan beban tugas sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah (32 urusan pemerintahan).


D. Program Pemerintahan Desa, dengan capaian:

  1. Pada Tahun 2017, Kemendagri bersama BPKP telah membina sebanyak 40.664 Desa untuk menerapakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berbasis aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yang tertib, akuntabel, dan partisipatif, melalui penyediaan manual tata cara penyusunan RAPBDesa dan APBDesa, Pilot Project implementasi dana desa dan RAPBDesa dengan pola detasering dan pendampingan pengelolaan dana desa; dan 
  2. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan Penguatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Pelatihan Aparatur Desa dan Kecamatan sebanyak 147.325 Aparatur yang terdiri dari 48.144 Kades, 44.233 Sekdes, 43.214 Bendahara Desa, 2.942 Aparat Desa Lain, 54 Pj Kades, dan 8.738 Aparatur Kecamatan. Selain itu sebanyak 1.669 Aparatur Kecamatan telah dilatih sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dan sebanyak 4.006 orang pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan telah dilatih sebagai tenaga terampil dalam tata kelola pemerintahan desa.


E. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan capaian:

  1. Sampai Akhir Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan Perekaman KTP-el sebesar 94.98% dari jumlah penduduk sebagai Wujud Kewajiban Negara untuk memberikan identitas kependudukan kepada setiap warga negara, melalui Program KTP-el keliling, pelayanan online melalui website dan aplikasi mobile, pemangkasan birokrasi layanan dengan syarat cukup foto copy KK, tidak dipungut biaya, dan menghilangkan syarat yang tidak diatur dalam  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 
  2. Sampai September 2017, Kemendagri telah memfasilitasi 85% penduduk Indonesia terutama bagi anak usia 0-18 tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran, melalui Layanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan dan Untuk bayi baru lahir langsung mendapatkan akta kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak; dan
  3. Sampai Akhir Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan Peningkatan 32 MoU dan 242 Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dengan lembaga pemerintah dan swasta, berupa pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan untuk menunjang penegakan hukum, pencegahan tindak kriminal, perencanaan pembangunan nasional, identifikasi korban musibah, penyelenggaraan Pemilu dan pilkada, basis data kemiskinan, dan pelayanan publik. 


F. Program Penguatan Tata Kelola Kelembagaan, dengan capaian:

  1. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah menyempurnakan 5 (lima) Layanan dari 15 (lima belas) Jenis Layanan Administrasi dan Konsultasi serta Sarana Pengaduan berbasis online. Layanan Administrasi dan Konsultasi online dimaksudkan untuk Pemberian Layanan perizinan dan non perizinan pada Kemendagri dengan SOP dan waktu yang jelas; 
  2. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan penyempurnaan terhadap rencana perubahan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri dengan melakukan penyerasian dan penyelarasan tugas dan fungsi antar unit Eselon I di lingkungan Kemendagri. Pada Tahun 2018 ini, secara intensif sedang dilakukan pembahasan terkait perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri dengan Kementerian PAN dan RB; Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan Seleksi online calon praja IPDN berupa perbaikan seleksi calon Praja IPDN yang terbuka menggunakan sistem online dalam pendaftaran dan sistem elektronik (Computer Assisted Test/CAT) sesuai arahan KemenPANRB dan BKN dalam pelaksanaan tes, serta penyebaran Lulusan Praja IPDN ke seluruh Indonesia sebagai perekat NKRI serta Penerapan Zero Violence di Kampus IPDN.


Jakarta, 5 Februari 2018

Dr. Budi Utomo, S.IP., M.Si.
Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi

Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI