Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

RENCANA KERJA GENERIK DAN AGENDA PRIORITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019 

KOMPONEN PENGUNGKIT:

  1. Manajemen Perubahan, bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, dengan Target: Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. 
  2. Penguatan Pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dengan Target: Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan memberikan kontribusi terhadap meningkatnya status Opini BPK Kemendagri terhadap pengelolaan keuangan Negara pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
  3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertujuan untuk Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dengan Target: Meningkatnya kinerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Meningkatnya akuntabilitas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
  4. Penguatan Kelembagaan, bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi yang proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), dengan Target: Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Meningkatnya kapasitas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
  5. Penguatan Tatalaksana, bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dengan target: Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Meningkatnya kinerja di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. 
  6. Penataan Sistem Manajemen SDM ASN, bertujuan untuk Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, dengan Target: Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. 
  7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dengan Target: Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  pada  Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dengan Target: Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Meningkatnya  jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

 

KOMPONEN HASIL: 

  1. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan Target Nilai Akuntabilitas Kinerja yang baik dan Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) yang baik.
  2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN, dengan Target: Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) yang baik.
  3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Target Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) yang baik.

 

Jakarta, 1 Februari 2019

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

Ketua:
Sekretaris Ditjen Polpum

Sekretaris:
Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Polpum