Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

RENCANA KERJA GENERIK DAN AGENDA PRIORITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019
 

KOMPONEN PENGUNGKIT:

  1. Manajemen Perubahan, bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, dengan Target: Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dan Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
  2. Penguatan Pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dengan Target: Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dan memberikan kontribusi terhadap meningkatnya status Opini BPK Kemendagri terhadap pengelolaan keuangan Negara pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
  3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertujuan untuk Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dengan Target: Meningkatnya kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dan Meningkatnya akuntabilitas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. 
  4. Penguatan Kelembagaan, bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi yang proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), dengan Target: Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dan Meningkatnya kapasitas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagridalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
  5. Penguatan Tatalaksana, bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dengan target: Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dan Meningkatnya kinerja di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
  6. Penataan Sistem Manajemen SDM ASN, bertujuan untuk Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagriyang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, dengan Target: Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dan Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
  7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dengan Target: Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dan Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. 
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  pada  Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagrisesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dengan Target: Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Meningkatnya  jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dan Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. 

KOMPONEN HASIL:            

  1. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan Target Nilai Akuntabilitas Kinerja yang baik dan Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) yang baik. 
  2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN, dengan Target: Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) yang baik.
  3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Target Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) yang baik.


Jakarta, 1 Februari 2019

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

 

Ketua:
Sekretaris Ditjen Adwil

Sekretaris:
Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Adwil