Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

RENCANA KERJA GENERIK DAN AGENDA PRIORITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019
 

KOMPONEN PENGUNGKIT:

  1. Manajemen Perubahan, bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, dengan Target: Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, dan Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. 
  2. Penguatan Pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, dengan Target: Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, dan memberikan kontribusi terhadap meningkatnya status Opini BPK Kemendagri terhadap pengelolaan keuangan Negara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. 
  3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertujuan untuk Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, dengan Target: Meningkatnya kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, dan Meningkatnya akuntabilitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.
  4. Penguatan Kelembagaan, bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi yang proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), dengan Target: Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, dan Meningkatnya kapasitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagridalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
  5. Penguatan Tatalaksana, bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, dengan target: Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, dan Meningkatnya kinerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.
  6. Penataan Sistem Manajemen SDM ASN, bertujuan untuk Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagriyang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, dengan Target: Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, dan Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. 
  7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, dengan Target: Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, dan Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  pada  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagrisesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dengan Target: Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Meningkatnya  jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, dan Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. 

 

KOMPONEN HASIL:      

  1. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan Target Nilai Akuntabilitas Kinerja yang baik dan Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) yang baik. 
  2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN, dengan Target: Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) yang baik.
  3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Target Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) yang baik.


Jakarta, 1 Februari 2019

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

 

Ketua:
Sekretaris BPSDM

Sekretaris:
Kepala Bagian PUU, Kepegawaian dan Kerjasama BPSDM