Tim Pokja VII: Penguatan Peraturan Per-UU-an

RENCANA KERJA DAN AGENDA KERJA PRIORITAS TAHUN 2019:

  1. Melakukan pemetaan, identifikasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang tidak harmonis/sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi, tumpang tindih, menghambat perijinan, tidak efektif dan tidak efisien;
  2. Melakukan evaluasi (perubahan) dan penghapusan (deregulasi) Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tumpang tindih, menghambat perijinan, tidak efektif dan tidak efisien;
  3. Menyusun kebijakan (Surat atau Surat Edaran) terkait Tim Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri) dengan melibatkan Komponen terkait dan Biro Hukum Setjen;
  4. Menyusun Pedoman sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP);
  5. Melakukan  evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
  6. Melakukan evaluasi kulitas kebijakan yang telah dibuat terkait efektivitas dan efisiensinya terhadap dampak kinerja Pemerintah Daerah.

Jakarta, 1 Februari 2019 

Pokja VII:
Ketua: Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemendagri
Wakil Ketua: Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda Kemendagri

Sekretaris Pokja VII:
Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemendagri